Partai politik mulai mencari rekan koalisi setelah pengumuman resmi KPU tentang hasil pemilu legislatif yang lalu.
Setelah hasil pemilu legislatif disampaikan KPU beberapa waktu lalu,partai politik yang termasuk dalam 10 besar suara terbanyak, mulai mencari rekan koalisi untuk mengosong capres dan cawapres.
Diantaranya Demokrat yang pada awalnya dikabarkan telah menjalin komunikasi politik dengan beberapa partai politik. Partai politik tersebut masing – masing telah menyiapka cawapres, untuk mendampingi SBY maju pada putaran pemilihan presiden 2009.
Secara mengejutkan, SBY memilih Boediono sebagai cawapres yang akan mendampinginya. Budiono yang notabene adalah gubernur BI dan bukan dari kalangan partai politik yang berkoalisi.
Keputusan ini justru memicu trjadinya perpecahan, karena Demokrat dinilai sudah mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan sesama rekan koalisi. Padahal parpol yang berkoalisi telah menyiapkan beberapa nama, dengan harapan hubungan dalam parlemen nantinya bisa lebih mudah bila cawapres yang dipilih adalah nama dari salah satu partai koalisi.
Tiga dari partai yang berkoalisi dengan demokrat diantaranya PAN, PKS dan PPP kemudian mengadakan pertemuan. Ketiganya membicarakan keputusan SBY menggaet Budiono. Mereka menganggap keputusan SBY kurang tepat karena Budiono bukan berasal dari golongan parpol yang berkoalisi.
Hal yang kemudian terjadi adalah ketiga parpol ini berencana untuk membentuk poros alternatif serta mengusung capres dan cawapres mereka sendiri jika SBY tetap pada keputusan awal.
Masalah ini sebenarnya bisa terelakkan apabila Demokrat terbuka dengan rekan koalisinya. Kembali pada prinsip dan kepentingan masing-masing partai, kita berharap siapapun yang menjadi pilihan SBY dan yang berhasil nantinya bisa membawa perubahan pada RI ke arah lebih baik.
INDRA PUJO PRASETIA
153070007
DINAMIKA PILPRES
Sabtu 16 Mei 2009, secar resmi pasangan capres-cawapres yang akan berkompetisi pada Pilpres 2009 diumumkan. Yang paling menarik adalah Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) yang dulu bersanding dengan Jusuf Kalla(JK) kini bersaing.
JK sendiri sering mengatakan, dalam politik tidak ada teman. Sedangkan SBY mengatakan Pilpres adalah politik dan politik.
Sejumlah survey juga melakukan simulasi-kombinasi memasangkan SBY dengan figur-figur lain diluar JK yang mempertimbangkan unsur kepentingan dan kekuatan politik atau keseimbangan kekuatan partai politik serta unsur kebutuhan strategis pemerintahan, menunjukkan SBY-JK tetap mendapatkan hasil yang tertinggi. Sehingga pertandingan SBY-JK paling menarik perhatian dalam Pilpres 2009. Namun capres-cawapres yang lain pun memiliki kekuatan yang diperhitungkan.
Mereka yang bertanding dalam Pilpres 2009 nampak mempertontonkan selera politik personal mereka. Sedangkan di masyarakat menunjukkan bahwa semakin hari orang memilih partai atau figur dan memilih berdasarkan apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan , dan akan dikerjakan. Sehingga pada masa datang rakyat harus mendapat pilihan-pilihan pemimpin yang lebih berkualitas
Pilpres adalah persoalan masa depan bangsa dan Negara. Siapapun yang terpilih Pilpres 2009 harus mampu jadi tumpuan bagi masa depan bangsa dan Negara. Saat bersaing memperebutkan tahta kepresidenan para capres dan cawapres memang serba politis. Tetapi masalah keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan harus dilakukan dengan kerja nyata. Tidak dengan jawaban politis.
(Wilujeng Kurniari/153070040)
Koalisi PDIP, GOLKAR, HANURA, GERINDRA.
Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menggelar pertemuan disebuah Gedung. Kedatangan pasangan capres-cawapres pertama itu untuk melanjutkan komunikasi danakan tetap pada kesatuan koalisi besar untuk kerjasama dalam kondisi apapun dengan PDIP.
Kans Prabowo Subianto untuk mendampingi capres PDIP Megawati Soekarno Putri di Pilpres mendatang belum tertutup. Bahkan ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu masih menjadi yang terkuat diantara kandidat cawapres Mega yang lain.
“Ya (terkuat) komunikasi masih tetap” ungkap Puan Maharani Ketua Pemberdayaan Wanita PDIP
“PDIP, Golkar, HANURA, GERINDRA, kita masih bersatu imbuhnya mengungkit soal kesepakatan besar keempat partai di parlemen.
Capres 2009 Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya menggaet Budiono sebagai cawapres. Pada tanggal 15 mei 2009 lalu, keduanya mendklarasikan akan maju pada pilpres 2009. Acara yang dihadiri oleh anggota dewan Partai Demokrat dan simpatisan, berlangsung sangat hikmat dan meriah.
Beberapa pimpinan dari lima parpol yang sempat dikabarkan menentang keputusan SBY ini, tampak juga duduk bersama pimpinan partai politik. Hal ini seakan menolak adanya kabar yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut SBY mengatakan “ apapun yang terjadi kami kan tetap maju sebagai pasangan pada pilpres, dan saya rasa petinggi parpol yang lain dapat mengerti”.
Beberapa selebriti berhasil masuk sebagai anggota legislative pada hasil pemilu 2009. Bagaimana kinerja selibriti ketika berada di senayan nantinya??
Selebriti akrab dengan panggung hiburan, dimana biasanya para selebiriti bebas berkarya dan mengapresiasikan kemampuan mereka. Berbeda hal dengan panggung politik, karena parlemen bukan berarti bebas – sebebasnya. Walaupun Negara kita adalah Negara demokratis, yang berarti kebebasan.
Para selebriti kita haruslah menyadari sejak awal, bukan nasib individu yang akan mereka urusi. Lebih dari itu harusnya, karena ini menyangkut nasib bangsa dan semua warga Negara.Kita mulai mempertanyakan kinerja selebriti bila mereka benar berada di senayan nantinya.
Dalam bahasa gampangnya jika politisi tidak mampu memerintah dengan baik, entah itu pada bidang eksekutif, legislative, maupun yudikatif, berada tidak ada kemampuan khusus yang dimiliki selebriti untuk berada di Senayan. Tidak semua selebriti memiliki latar belakang politik yang baik. Untuk itu kita hanya bisa berharap nasib Indonesia akan menjadi lebih baik bila para selebriti menjadi pejabat di Senayan. Bukan sekedar jual nama dan semata sensasi saja.
INDRA PUJO PRASETIA
153070007
SIKAP DPR TERHADAP KPK
Sikap Anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK, masih terus mengundang kontroversi. Bagi KPK sangat sulit menerima argumen yang diajukan anggota DPR. Yaitu tak boleh berbuat apa-apa (termasuk melakukan penyidikan dan penuntutan) selama belum ada pengganti Antasari Azhar sebagai ketua KPK.
Padahal kalau harus menunggu pimpinan KPK lengkap terdiri 5 orang, maka sekurang-kurangnya dibutuhkan waktu selama 8 bulan. Nah, menurut anggota DPR selama menunggu terpilihnya ketua KPK yang baru, KPK tak boleh berbuat apa-apa.
Wajar bila empat pimpinan KPK yang hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut, yakni Chandra Hamzah, M Jazin, Bibit Samad Rianto, dan Haryono Umar menolak usulan anggota DPR tersebut. Mereka akan tetap bekerja seperti biasa seperti melakukan penyidikan dan penuntutan meski tanpa Antasari Azhar.
Memang agak sulit menerima argumentasi anggota komisi III DPR yang hendak ‘meniadakan’ KPK. WAKIL KETUA kpk m Jasin mengutip pasal 32 ayat (1) UU No 30/2002 tentang KPK yang menyatakan pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan antara lain karena terus menerus selam lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Logikanya sederhana saja. Bila saat ini pimpinan KPK tak boleh berbuat apa-apa dan harus menunggu pengganti Antasari Azhar yang diperkirakan butuh waktu 8 bulan, maka berdasar pasal diatas, semua pimpinan KPK akhirnya harus berhenti. Mengapa? Tak lain karena mereka selama 3 bulan lebih tidak menjalankan tugas seperti yang diusulkan anggota DPR. Bukankah ini cara sistematis untuk meniadakan KPK?
Untuk itulah kita mendukung sikap empat pimpinan KPK yang tak mau tunduk pada keinginan anggota DPR yang mengingikan merka untuk tidak berbuat apa-apa. Mengikuti keinginan anggota DPR sama saja menjebakkan diri dalam pasal 32 ayat (1) UU No 30/2002 tentang KPK. Bila itu terjadi, maka habislah semua pimpinan KPK karena secara hokum harus berhenti. Apakah ini yang dikehendaki DPR?
(Wilujeng Kurniari/153070040)
Pemilu 2009 Berjalan Lancar
Penyelenggaraan Pemilu 2009 di sejumlah tempat, khususnya di Jawa Tengah relatif lancer dan tertib kendati di warnai berbagai kendala, sebut saja persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Logistik Pemilu, teknis penyaluran suara hingga sulitnya pengisian berita acara pemungutan suara serta beragam formulir yang disediakan KPPS.
Namun patut disyukuri beberapa persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu tidak sampai mengarah terjadinya situasi dan kondisi yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. KPU harus berhati-hati dalam rekapitulasi suara guna menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahan teknis. Pasalnya tahapan tersebut sangat krusial yang menyangkut nasib banyak orang.
Saya mahasiswa di UPN “Veteran” Yogyakarta jurusan komunikasi 2007, sebelumnya saya kuliah di jurusan Teknik Kimia angkatan 2006,karena satu dan lain hal pada 2007 saya memutuskan untuk pindah jurusan ke komunikasi.
Dari penjelasan beberapa dosen dan terdapat dibuku panduan mahasiswa, bahwa mahasiswa transfer bisa menyetarakan mata kuliah dan nilai kredit mata kuliah yang dianggap sama.
Pada waktu akan mengurusi administrasi, saya diminta menyertakan transkrip nilai dari jurusan lama. Dari jurusan mengatakan akan secepatnya menyelesaikan hal ini dan kemudian memasukkan nilainya. Saya sudah kuliah selama 4 semester, sudah beberapa kali saya meminta untuk segera dibenahi tentang nilainya, Akan tetapi sampai sekarang masalah ini belum selesai. Pihak kampus cuma berjanji kosong, namun realisasikan tidak ada sama sekali.
Mohon pada jurusan untuk segera menyelesaikan ini, kita tentu tidak ingin bila orang luar sampai mengetahui kinerja buruk yang terjadi di bagian akademis dari kampus kita, tentu akan sangat mencemarkan nama baik kampus kita.
